by

PP PERISAI Menilai harus ada transparansi kementrian agama dalam penggunaan anggaran Pencegahan Covid-19.

-Berita-9 views

Jakarta – Wakil ketua Bidang Politik dan pemerintahan PP PERISAI, De la Aditya menyatakan organisasinya bakal menggelar Aksi terkait carut marutnya pengelolaan dan transparansi penggunaan anggaran di Kemenag.

Terkait hal tersebut permasalahan pertama yang disoroti De la Aditya adalah terkait penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 oleh tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kementerian Agama.

Menurutnya Selama ini menteri agama telah berpesan dalam acara meeting terkait penanganan covid 19 melalui aplikasi zoom, Jangan ada kebocoran dana bantuan covid -19 sedikitpun.

Aditya yang pernah aktif di PMII menjelaskan jangan sampai masyarakat menganggap bahwa kementerian agama yang notabene diisi oleh orang yang paham agama justru menjadi sarang oknum pejabat korup, padahal mereka paham urusan Halal dan Haram.

“Seharusnya Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Ali Irfan selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kementerian Agama lebih terbuka terkait penggunaan dana 311 Milyar dari APBN” Ujar Aditya

Aditya menilai aliran dana dari salah satu Bank berplat merah yang jumlahnya cukup fantastis, butuh transparansi dari tim kementrian agama, disalurkan kemana aliran dana tersebut, apakah betul semua dana tersebut di salurkan tim gugus tugas covid -19 kementerian agama.

“Selama ini kami tidak pernah melihat program nyata dari kemenag dalam penanganan covid-19, jangan mentang mentang anggaran tersebut diambil dari perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, serta anggaran perjalanan yang ada dalam kegiatan-kegiatan lantas seenaknya saja membuat Laporan program” tegas Aditya

“Kami akan meminta kepada BPK, KPK dan Polri harus mengaudit dana 311 miliyar untuk penanganan covid19 yang dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kementerian Agama” Imbuhnya

Aditya juga menyinggung masalah realisasi anggaran untuk Haji dan Umrah sebesar 26,99 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, menurutnya Pemerintah telah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji ke Tanah Suci guna menghindari risiko penularan Covid-19 kenapa ada realisasi sebesar 26,99 persen untuk pelaksanaan haji.

“Ini juga masalah Dana haji dikemanakan, padahal kita semua tahu bahwa pelaksanaan haji tahun 2020 ini batal dilaksanakan dengan alasan covid-19, jangan sampai realisasi sebesar 26,99 persen dana haji malah disalahgunakan.” Ujarnya

Selanjutnya ia juga mempertanyakan bahwa dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Agama, diketahui kementrian agama hanya mampu merealisasikan 96 persen dari alokasi anggaran Rp 66 triliun lebih dalam APBN 2019, namun kenapa kemenag malah mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Agama tahun 2021

Aditya menilai adanya indikasi para oknum yang bernaung dibawah sucinya kementerian agama, yang bekerja secara masif dan sistematis serta terorganisir sehingga kegiatan mereka hanya mencederai marwah kemenag dan nama menteri Agama.

Aditya selaku pengurus PP PERISAI mendesak para pemain anggaran tersebut untuk di usut dan pecat dari lembaga kementerian agama, karena selain merugikan masyarakat lebih parahnya adalah mencoreng marwah lembaga Kementerian Agama RI.

 

News Feed